Mahfud MD Soroti Pagar Laut Bersertifikat HGB, Curigai Oknum Aparat-Birokrasi Bermain

IDISNEWS.COM - Sejumlah pejabat, mantan pejabat hingga kalangan legislator menyoroti serius penerbitan ratusan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) di laut Tangerang.  

 

Eks Menteri Agraria Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto misalnya. Ia memastikan dirinya tak terlibat soal terbitnya SHGB dan SHM di laut Tangerang. 

 

Bahkan diklaim proses pengajuan dan penerbitannya saja tanpa sepengetahuannya. Hal ini diungkap, lantaran mencuat dugaan bahwa SHGB dan SHM tersebut terbit di tahun 2023, masa kepemimpinan Hadi. 

 

 "Saya baru mengetahui berita ini dan mengikuti perkembangan melalui media," ujarnya, Selasa (21/1/2025). 

 

Sementara Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan SHGB pagar laut yang ramai diperbincangkan sudah ada sejak 2023. Dia menjabat Menteri ATR/BPN pada 21 Februari 2024. 

 

"Ini sedang diinvestigasi, sedang diinvestigasi dan tentunya kita ingin mengetahui seperti apa duduk permasalahannya, kronologinya seperti apa," kata AHY di Kompleks Istana Kepresidenan. 

 

Menurut AHY, segala sesuatu yang telah disahkan sebelumnya tetap berlaku. Namun tetap ada mekanisme evaluasi jika ditemukan adanya ketidaksesuaian. 

 

"Kalau memang ternyata ada yang tidak sesuai, baik itu ada yang tidak sesuai atau cacat, baik prosedur maupun material, apalagi kalau ada cacat hukumnya, itu maka harus segera dievaluasi, bahkan dicabut apakah itu SHM atau SHGB," kata AHY. 

 

Mahfud MD Turut Bersuara  

 

Disisi lain, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menduga ada orang dalam yang main-main atau bahkan melakukan kolusi terkait penerbitan SHGB pagar laut di pesisir Tangerang. 

 

Hal itu disampaikan Mahfud MD dalam Program Terus Terang berjudul 'Jangan Biarkan Hukum Diinjak-injak Bandit' yang diunggah di kanal YouTube Mahfud MD Official, Rabu (22/1/2025).  

 

"Ini jelas pelanggaran hukum pasti ada orang dalam yang main-main atau kalau agak lebih keras dari main-main pasti melakukan kolusi. Nggak mungkin bisa keluar HGB sebanyak itu," ujar Mahfud.  

 

Menurut dia, terbitnya 263 sertifikat HGB pada pagar laut diduga merupakan tindakan oknum birokrasi.  

 

"Yang saya dengar itu katanya sudah ada proyeksi kavelingnya kan itu data 263 sudah ada kavelingan titik koordinatnya sudah diukur. Itu bukan main-main, pasti pekerjaan oknum aparat atau birokrasi," katanya.  

 

Mahfud berharap oknum tersebut dapat diusut dengan tegas. Dia meyakini oknum tidak melakukan kesalahan administratif, namun secara sadar melakukan kolusi. 

 

 "Sekarang ini yang harus diusut tersendiri sebagai pelanggaran hukum. Saya tidak berpendapat bahwa ini pelanggaran hukum kesalahan administratif. Kalau kayak gini tendensinya kolusi sampai begitu banyak ratusan sertifikat," ujarnya.  

 

Pagar Laut Separuh Tol Jagorawi

 

Sementara itu, Komisi IV DPR RI rencananya menyambangi lokasi pagar laut misterius yang membentang 30,16 kilometer di kawasan Tangerang, Banten hari ini. 

 

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto didampingi Daniel Johan (DJ) dari Fraksi PKB, Rajiv dari Fraksi Nasdem, Panggah Susanto dari Fraksi Golkar, hingga Dadori Wonodipuro dari Fraksi Gerindra turun langsung ke lokasi pagar laut. 

 

"Akan meninjau pagar laut yang sangat menghebohkan itu, yang panjangnya setengah (Tol) Jagorawi 30,16 kilometer hari ini, hari Rabu tanggal 22," ujar Titiek dalam keterangannya, Rabu (22/1/2025). 

 

Titiek mengatakan, masalah pagar laut dari bambu yang membentang sepanjang 30 kilometer itu sudah terlalu lama berlarut-larut. Dia pun mendesak pemerintah segera mencari tahu siapa dalang di balik pemasangan tersebut. 

 

"Yang penting ini sudah lama, sudah sebulan, masa enggak dapat-dapat. Siapa sih yang bikin 30 kilometer lho, itu sama dengan separoh Jagorawi. Dan, itu pagarnya adanya di laut bukan di daratan, kan susah bikinnya," kata dia. (Vir)