Berikut Rinciannya, 40 Gugatan Pilkada 2024 di MK Lanjut Sidang Pembuktian, Mana Saja?

IDISNEWS.COM - Sebanyak 40 perkara gugatan Pilkada 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) dipastikan berlanjut ke sidang pembuktian. Gugatan itu terdiri dari 3 perkara pilgub, 3 perkara pilwalkot dan 34 perkara pilbup. 

 

Adapun putusan dimissal dibacakan pada 4-5 Februari 2025. Secara keseluruhan, total ada 132 perkara yang disetop MK dalam sidang Rabu (5/2).  

 

Sebanyak 40 perkara yang akan dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Persidangan Lanjutan (Pembuktian) itu akan digelar pada 7-17 Februari 2025 mendatang. 

 

Dalam tahap persidangan tersebut, masing-masing pihak akan diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi ataupun ahli untuk mendukung argumentasi dan dalil-dalil permohonan Pemohon ataupun jawaban serta keterangan yang diberikan oleh Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu. 

 

“Hingga hari ini ada 40 perkara yang lanjut pada sidang pembuktian. Saya kira tidak berbeda dengan daerahnya. Jadi kalau 40 (perkara), kira-kira 40 daerah yang lanjut. Bisa jadi kurang satu atau dua, karena bisa jadi ada yang double. Tetapi mungkin tidak ada, karena kalau KPU dan Bawaslu hitungannya kan daerah bukan perkara. Kalau perkara di MK ini 310, tetapi hanya 249 daerah karena ada satu daerah (terdiri dari) 2 perkara,” ujar Hakim MK Suhartoyo sesaat sebelum menutup persidangan. 

 

Kemudian, Suhartoyo menyampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mempersiapkan sidang selanjutnya. 

 

Sedangkan terhadap perkara yang telah selesai, dapat menjadi bahan koordinasi dengan instansi terkait. 

 

“Pihak KPU dan Bawaslu supaya nanti selalu dikoordinasikan dengan jajarannya untuk sidang kelancaran sidang-sidang selanjutnya di tahap pembuktian karena tahap pembuktian mungkin lebih pendalaman, lebih detail, dan lebih komprehensif. Termasuk mungkin bisa juga data-data ini bisa dijadikan bahan koordinasi dengan instansi-instansi lain berkaitan dengan proses-proses lebih lanjut terhadap perkara-perkara yang sudah selesai,” urai Suhartoyo. 

 

Berikut daftar 40 perkara yang lanjut ke sidang pembuktian. 
 
Sengketa Pemilihan Gubernur 
 
1. Gubernur Bangka Belitung (266/PHPU.GUB-XXIII/2025) 
2. Gubernur Papua Pegunungan (293/PHPU.GUB-XXIII/2025) 
3. Gubernur Papua (304/PHPU.GUB-XXIII/2025) 
 
Sengketa Pemilihan Walikota 
 
1. Wali Kota Banjarbaru (05/PHPU.WAKO-XXIII/2025) 
2. Wali Kota Palopo (168/PHPU.WAKO-XXIII/2025) 
3. Wali Kota Sabang (47/PHPU.WAKO-XXIII/2025) 
 
Sengketa Pemilihan Bupati 
 
1. Bupati Tasikmalaya (132/PHPU.BUP-XXIII/2025) 
2. Bupati Magetan (30/PHPU.BUP-XXIII/2025) 
3. Bupati Pesawaran (20/PHPU.BUP-XXIII/2025) 
4. Bupati Mimika (272/PHPU.BUP-XXIII/2025) 
5. Bupati Aceh Timur (44/PHPU.BUP-XXIII/2025) 
6. Bupati Bangka Barat (99/PHPU.BUP-XXIII/2025) 
7. Bupati Pasaman (02/PHPU.BUP-XXIII/2025) 
8. Bupati Lamandau (96/PHPU.BUP-XXIII/2025) 
9. Bupati Gorontalo Utara (55/PHPU.BUP-XXIII/2025) 
10. Bupati Pasaman Barat (43/PHPU.BUP-XXIII/2025) 
11. Bupati Bengkulu Selatan (68/PHPU.BUP-XXIII/2025) 
12. Bupati Empat Lawang (24/PHPU.BUP-XXIII/2025) 
13. Bupati Banggai (171/PHPU.BUP-XXIII/2025) 
14. Bupati Bungo (173/PHPU.BUP-XXIII/2025) 
15. Bupati Serang (70/PHPU.BUP-XXIII/2025) 
16. Bupati Parigi Moutong (75/PHPU.BUP-XXIII/2025) 
17. Bupati Mandailing Natal (32/PHPU.BUP-XXIII/2025) 
18. Bupati Boven Digoel (260/PHPU.BUP-XXIII/2025) 
19. Bupati Jayapura (274/PHPU.BUP-XXIII/2025) 
20. Bupati Puncak (283/PHPU.BUP-XXIII/2025) 
21. Bupati Puncak Jaya (305/PHPU.BUP-XXIII/2025) 
22. Bupati Kutai Kartanegara (195/PHPU.BUP-XXIII/2025) 
23. Bupati Barito Utara (28/PHPU.BUP-XXIII/2025) 
24. Bupati Siak (73/PHPU.BUP-XXIII/2025) 
25. Bupati Berau (81/PHPU.BUP-XXIII/2025) 
26. Bupati Pamekasan (183/PHPU.BUP-XXIII/2025) 
27. Bupati Halmahera Utara (93/PHPU.BUP-XXIII/2025) 
28. Bupati Belu (100/PHPU.BUP-XXIII/2025) 
29. Bupati Pulau Taliabu (267/PHPU.BUP-XXIII/2025) 
30. Bupati Buton Tengah (04/PHPU.BUP-XXIII/2025) 
31. Bupati Kepulauan Talaud (51/PHPU.BUP-XXIII/2025) 
32. Bupati Mahakam Ulu (224/PHPU.BUP-XXIII/2025) 
33. Bupati Jeneponto (232/PHPU.BUP-XXIII/2025) 
34. Bupati Buru (174/PHPU.BUP-XXIII/2025). (Vir)