Pertemuan Prabowo-Erdogan Jadi Momentum Indonesia Tingkatkan Diplomasi di Tingkat Global

IDISNEWS.COM - Ketua Pusat Study Amerika Universitas Indonesia (UI) ) Prof Suzie Sudarman mengatakan, sikap politik luar negeri Indonesia selama ini dalam isu Palestina, tidak merujuk pada keilmuan. 

  

Pernyataan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang ingin mengusir atau merelokasi warga Gaza dari tanah air mereka harusnya disikapi serius. 

  

"Sikap Trump harus disikapi secara serius, karena Trump ini serius, sementara kita kurang serius. Ini akibat domestik kita tidak tertata, sehingga kita tidak punya karakter, " kata Suzie Sudarman dalam Gelora Talks bertajuk 'Bom Waktu! Trump Ingin Relokasi Warga Gaza-Palestina, Apa Konsekuensinya?', Rabu (12/2/2025) sore. 

  

Menurut dia, hal ini terjadi akibat rakyatnya dinilai masih tertindas dan mendapatkan perlakuan semena-mena. Akibat ada problematik di dalam negeri itu, maka kebijakan politik luar negeri Indonesia menjadi kacau balau hingga sekarang. 

  

"Terlalu ribet, kalau Kemenlu sekarang yang dituntut harus ikut perkembangan zaman, sementara di dalam negerinya masih ada masalah problematik," katanya. 

  

Kendati begitu Suzie berharap ada peningkatan publik diplomasi dan diplomasi luar negeri, sehingga Indonesia bisa diperhitungkan sebagai bangsa di kancah internasional. 

  

"Kalau sekarang diplomasi kita tidak efektif dan tidak ditakuti negara lain, karena kita dianggap sebagai bangsa suka chaos. Tidak seperti Korea punya K-pop, lalu Amerika yang ada film. Sehingga kita betah berjam-jam di Starbuck, padahal Amerika itu, bengis. Itu akibat diplomasi mereka berhasil," ujarnya. 

  

Ketua Pusat Study Amerika UI ini menilai pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan di Bogor bisa menjadi momentum untuk meningkatkan diplomasi Indonesia. 

  

"Kalau dulu Bung Karno bisa menyatukan negara-negara di dunia, karena semua negara belum merdeka. Kalau sekarang lebih sulit. Tapi pertemuan Prabowo-Erdogan ini bisa meningkatkan diplomasi Indonesia lebih kenceng lagi," tegasnya. 

  

Sedangkan Ketua Pusat Solidaritas Palestina DPP Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Tengku Zulkifli Usman menegaskan, bahwa posisi Indonesia dalam mendukung perjuangan dan kemerdekaan Palestina tidak berubah dari era Soekarno hingga Presiden Prabowo Subianto.  

  

Karena itu, isu Palestina adalah masalah strategis yang perlu diperjuangkan oleh semua partai politik (parpol) yang ada, terutama parpol yang memiliki kursi di DPR.  

  

"Tapi kita masih prihatin di Indonesia ini banyak kekuatan politik yang masih enggan berbicara isu Palestina. Padahal pondasi konstitusi kita memerintahkan dan mendorong kita untuk memerdekakan Palestina," ujar  Tengku Zulkifli Usman. 

  

Saat ini, menurutnya, di Palestina terjadi kejahatan luar biasa, dimana tidak hanya pembunuhan terhadap warga Gaza yang terjadi setiap hari, tetapi juga ancaman pengusiran paksa dan pembersihan etnis Palestina. 

  

"Narasi politik luar negeri ini yang perlu disampaikan ke masyarakat internasional, bahwa selama Palestina masih dijajah Israel, maka Indonesia akan terus memperjuangkan kemerdekaan Palestina," katanya. 

  

Zulikifli menyayangkan sikap kekuatan politik di Indonesia, baik parpol maupun lembaga swadaya masyarakat (NGO) yang masih berkutat pada 'nasi' atau donasi. 

  

"Ini yang kita sayangkan, padahal Indonesia punya kekuatan untuk menolak tekanan Amerika Serikat di saat Dunia Arab melemah. Sampaikan sikap tegas kita, bukan hanya soal 'nasi' yang kita sebut sebagai donasi. Tetapi harus juga ada narasi agar didengar dunia internasional" ujarnya. 

  

Ketua Pusat Solidaritas Palestina DPP Partai Gelora ini menilai upaya pengusiran paksa atau relokasi warga Gaza, sebenarnya bukan hal baru.  

  

Sebab, sejak awal Israel memang tidak ingin hidup berdampingan dengan Palestina, karena tingkat pertumbuhan penduduknya tinggi. Sehingga solusi dua negara ditolak israel. 

  

"Israel sekarang berkolaborasi dengan Donald Trump untuk melawan hukum internasional agar warga Gaza bisa diusir paksa dengan cara relokasi, meskipun PBB jelas-jelas mengatakan, tanah Palestina milik Palestina," tegasnya. (Vir)