JK Pastikan Dualisme PMI Sudah Berakhir
IDISNEWS.COM - Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla (JK) mengatakan bahwa sudah tidak ada lagi dualisme dalam PMI. Hal tersebut ditegaskan olehnya setelah menerima surat dari Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, yang menyatakan keabsahan kepemimpinannya di PMI.
"Tidak ada yang disebut dualisme. Tidak ada disebut ada PMI tandingan karena pertandingan sudah berakhir," kata JK saat melantik anggota kepengurusan PMI 2024-2029, di Markas Pusat PMI, Mampang Prapapatan, Jakarta, Jumat (20/12/2024).
JK sendiri meminta kepada kubu yang membuat PMI tandingan, agar membentuk lembaga lain di bidang sosial apapun itu, asal tidak menggunakan nama PMI.
"Dan kepada teman-teman yang ada di sana, saya berpesan untuk silakan berusaha di bidang sosial. Bikin lembaga organisasi sosial untuk menangani bencana, Itu boleh-boleh saja. Selama tidak memakai PMI dan apa-apa lainnya. Itulah atau organisasi apa, kumpulan apa, kumpulan pendonor silakan," tuturnya.
Lebih lanjut, JK berharap PMI tandingan membubarkan diri jika pemerintah menyatakan kepengurusannya tidak sah. Meski begitu, dirinya siap bekerja sama nantinya di urusan sosial.
"Kalau pemerintah mengatakan tidak sah ya tidak sah, bubar aja. Masih banyak urusan sosial, kalau memang ingin niat dalam sosial silakan terbuka lebar, kita bisa ya menjalin hubungan sosial dengan bekerja di bidang bencana," ucapnya.
Sebelumnya dualisme dalam PMI terjadi ketika JK didapuk sebagai Ketua Umum (Ketum) PMI, namun ada klaim lain dari PMI tandingan yang menyatakan bahwa Agung Laksono lah yang menjadi Ketum PMI. JK menilai pencalonan Agung sebagai calon ketua umum (caketum) PMI sebagai tindakan ilegal.
"Itu ilegal, dan pengkhianatan, kedua itu kebiasaan Pak Agung Laksono, dia pecah Golkar, dia bikin tandingan Kosgoro, itu memang hobinya, tapi itu harus kita lawan," kata JK setelah membuka Munas PMI di Grand Sahid Hotel, Jakarta Pusat, Senin (9/12/2024).
Megapolitan 6 hari yang lalu
Otomotif | 2 hari yang lalu
Nasional | 2 hari yang lalu
Nasional | 6 hari yang lalu
Kesehatan | 6 hari yang lalu
Parlemen | 5 hari yang lalu
Politik | 6 hari yang lalu
Hukum | 2 hari yang lalu
Kesehatan | 3 hari yang lalu
Peristiwa | 5 hari yang lalu