Jangan Terkecoh, Pemagaran Laut di Bekasi Cuma Pengalihan Isu Pemagaran Misterius di Tangerang?
IDISNEWS.COM - Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS Johan Rosihan buka suara terkait viralnya pemagaran laut di wilayah Bekasi, Jawa Barat, yang belakangan mencuri perhatian masyarakat.
Dalam beberapa video yang beredar di media sosial X alias Twitter, salah satu vide menunjukkan pagar laut di Bekasi nampak sudah diurug.
Dalam video dengan berbagai durasi, memperlihatkan sekelompok nelayan diatas sebuah kapal sederhana. Mereka menyusuri pagar laut yang membentang cukup panjang di perairan Bekasi.
Menurut keterangan video, pagar laut itu ada di Tarumajaya, Bekasi.
"SELAIN PAGAR BAMBOO MISTERIUS yg terbentang sepanjang 30,16 km di TANGERANG BANTEN, PEMAGARAN BAMBOO ditemukan Juga Diwilayah BEKASI," tulis akun X @BebySo*****, dikutip Selasa (14/1/2025).
Terkait persoalan ini, Johan Rosihan menegaskan terdapat perbedaan mendasar antara kasus pemagaran laut di Tangerang Utara dan Bekasi.
”Pemagaran di Tangerang Utara adalah persoalan serius yang merugikan masyarakat nelayan dan hingga kini belum jelas siapa pihak yang bertanggung jawab. Sedangkan pemagaran di Bekasi jelas bertujuan untuk konservasi mangrove dan pengendalian abrasi,” kata Johan kepada wartawan, Selasa (14/1).
”Mencoba menyamakan keduanya adalah tindakan menyesatkan dan salah satu upaya membiaskan isu pagar misterius Tangerang Utara,” sambung dia.
Menurut Johan, pemagaran di Tangerang Utara telah berdampak buruk pada akses nelayan kecil terhadap area penangkapan ikan.
Johan juga menyoroti kurangnya transparansi terkait izin dan tujuan pemagaran tersebut. Sebaliknya, pemagaran di Bekasi memiliki tujuan konservasi lingkungan yang melibatkan masyarakat lokal.
”Pemagaran di Bekasi adalah contoh pengelolaan pesisir yang berkelanjutan dan mendukung ekosistem, bukan pembatasan akses nelayan seperti yang terjadi di Tangerang,” ucap Johan.
Karena itu, Johan mendesak pemerintah dan pihak berwenang untuk segera mengusut tuntas kasus di Tangerang Utara. Pihaknya berkomitmen untuk terus mengawal kasus ini dan memastikan bahwa kebijakan pengelolaan wilayah pesisir berpihak pada masyarakat serta berlandaskan keberlanjutan.
“Kami menolak segala upaya pengalihan isu atau pembenaran yang mencoba membingkai tindakan ini sebagai hal yang positif. Hak-hak nelayan harus dilindungi, dan pihak yang bertanggung jawab atas pemagaran misterius ini harus diungkap,” tutur Johan. (Vir)
Hukum 6 hari yang lalu
Megapolitan | 1 hari yang lalu
Kesehatan | 5 hari yang lalu
Gaya Hidup | 2 hari yang lalu
Nasional | 5 hari yang lalu
Olahraga | 6 hari yang lalu
Megapolitan | 5 hari yang lalu
Peristiwa | 2 hari yang lalu
Nasional | 6 hari yang lalu
Dunia | 2 hari yang lalu