Isu Program Makanan Bergizi Dipungut Biaya, Ini Penjelasan BGN
IDISNEWS.COM - Beredar isu program makan bergizi yang akan dijalankan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ada pungutan biaya. Namun hal tersebut ditampik oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
Melalui Kepala Biro Hukum dan Humas BGN RI Lalu Muhammad Iwan Mahardan menegaskan, program Makan Bergizi sepenuhnya dilakukan secara gratis. Tak ada satupun kewajiban biaya tambahan yang dibebankan ke orang tua murid.
Penegasan Iwan itu merupakan respon dari
muncul isu beberapa waktu lalu adanya dugaan pungutan biaya ke orang tua murid pada program Makan Siang Bergizi di salah satu sekolah.
"Program Makan Bergizi yang diinisiasi pemerintah, hadir untuk memastikan setiap anak Indonesia mendapatkan akses, terhadap nutrisi yang mendukung tumbuh kembang mereka. Tidak ada unsur pungutan, apalagi kewajiban membeli wadah makan," tegas Iwan dalam keterangannya, Selasa (24/12/2024).
Iwan menambahkan, program Makan Bergizi ini dirancang, berdasarkan prinsip pemerataan dan ukuran kemudahan untuk mencapai suatu lokasi, objek, pelayanan, atau lingkungan (aksesibilitas), sehingga tidak ada siswa yang merasa terbebani atau terkucilkan.
"Kami memahami kekhawatiran masyarakat, dan melalui klarifikasi ini, kami ingin memastikan bahwa program ini hadir untuk meringankan beban orang tua, bukan sebaliknya," papar Iwan.
Makan Bergizi ini merupakan salah satu program unggulan yang digagas oleh Presiden Prabowo, sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Indonesia sejak dini.
BGN juga mengajak masyarakat untuk segera melaporkan, jika ditemukan oknum yang mencoba mengambil keuntungan dari program ini.
"Kita harus bersama-sama menjaga integritas program ini, demi anak-anak kita, demi Indonesia yang lebih baik," pungkas Iwan.
Hukum 5 hari yang lalu
Hukum | 4 hari yang lalu
Nasional | 5 hari yang lalu
Dunia | 1 minggu yang lalu
Nasional | 3 hari yang lalu
Nasional | 4 hari yang lalu
Megapolitan | 2 hari yang lalu
Megapolitan | 5 hari yang lalu
Hukum | 5 hari yang lalu
Politik | 2 hari yang lalu