Presiden Prabowo: Tak Dukung Program Makan Bergizi Gratis, Silahkan Keluar!
IDISNEWS.COM - Presiden RI Prabowo Subianto mempersilakan kepada para menteri maupun kepala lembaga/badan khusus di Kabinet Merah Putih untuk keluar dari pemerintahan jika tidak mendukung program Makan Bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil.
Saat memberikan arahan pada pengantar Sidang Kabinet Paripurna, yang merupakan sidang kabinet perdana, yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto, program Makan Bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil merupakan hal yang strategik.
"Saya hakulyakin. Saya pertaruhkan ... saya pertaruhkan kepimimpinan saya. Bagi saya, makan bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil ini adalah strategik. Yang tidak mendukung hal ini silakan keluar dari pemerintah yang saya pimpin," kata Presiden Prabowo di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/10).
Presiden Prabowo mengajak para menteri, kepala lembaga/badan khusus, serta pejabat setingkat menteri lainnya untuk bekerja dalam satu tim, mengingat program Makan Bergizi itu adalah bagian dari rencana kebangkitan bangsa Indonesia.
Berkaitan dengan program tersebut, Prabowo meminta Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana dan seluruh kementerian/lembaga dapat menyiapkan agar program tersebut dapat terealisasi secara tepat sasaran dan terukur.
Prabowo juga meminta para menteri dan kepala badan/lembaga jangan takut dengan kesulitan.
Presiden pun mendengar bahwa ada beberapa tokoh yang meragukan kemampuannya dan Kabinet Merah Putih untuk merealisasikan program makan bergizi.
Namun, Presiden menekankan kembali bahwa pemerintahan di bawah kepemimpinannya bisa mengelola dan mengalokasi dana agar mencapai target.
"Saya tidak katakan bahwa ini bisa selesai dalam 1 minggu, 2 minggu, atau 3 bulan. Tidak ada di antara kita yang punya tongkat Nabi Sulaiman alaihi salam, tetapi kita bisa berhitung, kita bisa mengelola, kita bisa alokasi dana, kita bisa kerahkan sumber daya, dan kita akan mencapai target yang kita tentukan," kata Prabowo.
Presiden RI Prabowo Subianto mempersilakan kepada para menteri maupun kepala lembaga/badan khusus di Kabinet Merah Putih untuk keluar dari pemerintahan jika tidak mendukung program Makan Bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil.
Saat memberikan arahan pada pengantar Sidang Kabinet Paripurna, yang merupakan sidang kabinet perdana, yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto, program Makan Bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil merupakan hal yang strategik.
"Saya hakulyakin. Saya pertaruhkan ... saya pertaruhkan kepimimpinan saya. Bagi saya, makan bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil ini adalah strategik. Yang tidak mendukung hal ini silakan keluar dari pemerintah yang saya pimpin," kata Presiden Prabowo di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.
Presiden Prabowo mengajak para menteri, kepala lembaga/badan khusus, serta pejabat setingkat menteri lainnya untuk bekerja dalam satu tim, mengingat program Makan Bergizi itu adalah bagian dari rencana kebangkitan bangsa Indonesia.
Berkaitan dengan program tersebut, Prabowo meminta Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana dan seluruh kementerian/lembaga dapat menyiapkan agar program tersebut dapat terealisasi secara tepat sasaran dan terukur.
Prabowo juga meminta para menteri dan kepala badan/lembaga jangan takut dengan kesulitan.
Presiden pun mendengar bahwa ada beberapa tokoh yang meragukan kemampuannya dan Kabinet Merah Putih untuk merealisasikan program makan bergizi.
Namun, Presiden menekankan kembali bahwa pemerintahan di bawah kepemimpinannya bisa mengelola dan mengalokasi dana agar mencapai target.
"Saya tidak katakan bahwa ini bisa selesai dalam 1 minggu, 2 minggu, atau 3 bulan. Tidak ada di antara kita yang punya tongkat Nabi Sulaiman alaihi salam, tetapi kita bisa berhitung, kita bisa mengelola, kita bisa alokasi dana, kita bisa kerahkan sumber daya, dan kita akan mencapai target yang kita tentukan," kata Prabowo. (Red)
Nasional 1 minggu yang lalu
Megapolitan | 6 hari yang lalu
Otomotif | 2 hari yang lalu
Megapolitan | 1 hari yang lalu
Nasional | 2 hari yang lalu
Hukum | 3 hari yang lalu
Politik | 1 minggu yang lalu
Parlemen | 6 hari yang lalu
Kesehatan | 4 hari yang lalu
Hukum | 1 minggu yang lalu