Viral Spanduk ‘BAHLIL NO, GAS 3 KG YES’, Pengamat: Imbas Kebijakan Yang Menyengsarakan Rakyat

IDISNEWS.COM - Carut marut kebijakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia terkait gas LPG 3 Kilogram atau Gas Melon, bikin rakyat miskin makin menderita. 

 

Salah satu fenomena tragis dari kebijakan ini adalah meninggalnya seorang ibu warga Pamulang, Tangerang Selatan yang kelelahan mencari gas LPG 3 Kg, beberapa waktu lalu.  

 

Meski gas LPG 3 sudah bisa dijual lagi di pengecer, namun hingga saat ini, warung-warung pengecer belum semua menjual gas melon LPG 3 Kg.  

 

Suplai dari pangkalan resmi Pertamina tersendat. Masih banyak warga yang memilih mengentre di pangkalan. Sejumlah warung pengecer di Kota Tangerang dan Kota Tangsel yang mendapatkan pasokan gas yang biasa disebut Gas Melon itu, menjual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). 

 

Dijual Rp 20 ribu hingga Rp 23 ribu/tabung. Padahal HET gas LPG 3 Kg ditetapkan sebesar Rp 19 ribu/tabung. 

 

Bahlil Disemprot hingga Ditolak Warga  

 

Menariknya. Kedatangan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia ke Kota Tangerang, beberapa hari lalu menjadi catatan buruk. Ia disemprot warga bernama Efendi di Kawasan Kecamatan Cibodas. 

 

Video Bahlil diminta gunakan logika membuat kebijakan Gas Melon viral di media sosial (medsos). Video itu ditonton 7,8 juta orang dan Bahlil pun dihujat jutaan netizen. 

 

Kembali heboh di Kota Tangerang dan Kota Tangsel, Kamis (6/2/2025) beredar spanduk di pinggir jalan. Spanduk ini bertuliskan ‘BAHLIL NO, GAS 3 KG YES’.

 

Diketahui, bentuk protes tersebut juga didasari hingga saat ini masih belum terlihat kemudahan mendapat gas melon di warung-warung seperti semula sesuai perintah presiden Prabowo kenarin. Masih banyak warga yang mengantre di pangkalan-pangkalan. 

 

Menanggapi ramainya spanduk BAHLIL NO. GAS 3 KG YES’ tersebut, Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti berpendapat bahwa kebijakan menarik penjualan gas LPG 3 di pengecer dan harus mendaftar sebagai sub pangkalan untuk bisa menjual gas melon adalah kebijakan yang menyengsarakan rakyat. 

 

“Bahlil akan ditempatkan sebagai subjek otonom dalam hal kebijakan gas 3 Kilogram di pangkalan,” kata Ray dalam wawancara melalui pesan WhatsApp, kemarin.  

 

Ray menyoroti beredarnya spanduk-spanduk bertuliskan ‘BAHLIL NO. GAS 3 KG YES’ pasca kunjungan Bahlil Lahadalia ke Kota Tangerang. 

 

Menurut Ray, ini melahirkan sebuah isyarat bahwa publik merasakan kebijakan yang dilakukan Bahlil yakni hanya sepihak, artinya tidak melibatkan Presiden Prabowo. 

 

“Spanduk-spanduk ini tentu memiliki implikasi ke arah sana. Dengan begitu Bahlil lah yang harus bertanggung jawab dan harus menerima sanksi politiknya, bukan Prabowo,” tandasnya. (Vir)