Polemik Pembangunan PIK 2, Anggota DPR Firman Soebagyo: Saya Sangat Setuju Status PSN-nya Dibatalkan

IDISNEWS.COM - Anggota Komisi Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo menegaskan dirinya sangat setuju jika status Proyek Strategis Nasional (PSN) kawasan PIK 2 dibatalkan. Sebab kata dia, sebuah pembangunan haruslah merunut azas manfaat.  

 

“Apakah pembangunan PIK 2 ini untuk kepentingan rakyat banyak atau justru kepentingan serta untuk keuntungan segelintir pihak saja. Saya sangat setuju kalau proyek PSN PIK 2 harus dievaluasi secara menyeluruh dan dikaji secara mendalam atau bahkan dibatalkan status PSN-nya,” ungkap Firman.  

 

Sebelumnya ada pejabat yang memiliki otoritas dengan lantang mengatakan bahwa proyek pembangunan PIK 2 sudah tidak ada masalah dan sudah ditandatangani izinnya, namun tiba-tiba mencuat pernyataan dari Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid yang menyampaikan bahwa proyek PSN PIK 2 bermasalah karena melanggar tata ruang. 

 

Firman mengaku heran terhadap pejabat yang begitu mudah mengatakan tidak ada masalah dan kemudian dianulir lagi oleh pemerintahannya sendiri yang menyatakan proyek PSN PIK masih ada masalah sehingga harus ditinjau kembali. 

 

“Saya sudah menyampaikan sedari awal, bahwa sejak di era Pak Harto reklamasi serta pembangunan kawasan PIK itu memang telah dinyatakan bermasalah melalui Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang dilakukan pemerintah orde baru, maka saat itu ditolak dan dibatalkan,” tutur Firman.  

 

“Anehnya dalam beberapa dekade terakhir ini, pembangunan kawasan PIK dilanjutkan dan berjalan dengan mulus padahal ketika itu kami komisi IV DPR RI telah melakukan penolakan keras karena ada prinsip-prinsip yang dilanggar yaitu tata ruang dan KLHS,” tambahnya lagi. 

 

Ia pun secara pribadi mengaku setuju jika status PSN proyek PIK 2 dibatalkan. Sebab, sebuah pembangunan haruslah merunut azas manfaat. Apakah pembangunan PIK 2 ini untuk kepentingan rakyat banyak atau justru kepentingan serta untuk keuntungan segelintir pihak saja. 

 

“Saya sangat setuju kalau proyek PSN PIK 2 harus dievaluasi secara menyeluruh dan dikaji secara mendalam atau bahkan dibatalkan status PSN-nya. Sebab kita perlu juga melihat azas manfaatnya untuk rakyat atau kepentingan siapa. Apalagi kalau hanya untuk kepentingan pengusaha,” tegas Firman. 

 

Ketua Dewan Pembina SOKSI ini juga menekankan agar pemerintah senantiasa mengedepankan kepentingan bangsa dan negara serta rakyat dalam setiap aspek pembangunan.  

 

Dalam konteks PIK 2, Firman mengingatkan agar stakeholder terkait jangan sampai mengorbankan kepentingan khalayak dan ekosistem kelestarian lingkungan yang telah terbangun di sana. 

 

“Kebijakan pemerintah harusnya mengedepankan dan mempertimbangkan kepentingan bangsa, negara dan rakyat setempat yang perlu diutamakan untuk keberlanjutannya. Di samping itu proyek PSN PIK 2 tidak boleh mengorbankan kepentingan masyarakat setempat, dan mengorbankan ekosistem termasuk kelestarian lingkungan,” tegas Firman yang juga anggota Baleg DPR RI ini.  

 

“Hendaknya para aparatur pemerintah setingkat menteri, harus lebih hati-hati membuat satu pernyataan. Harus bisa membaca apa keinginan presiden sebagai kepala pemerintahan. Jangan sampai ada pernyataan dari menteri yang dulu nyatakan tidak ada masalah, sekarang justru mempermasalahkan. Ini yang memunculkan ketidakpastian dunia usaha,” tukas Firman Soebagyo. (Vir)