Polemik Pagar Laut Bukti Mafia Tanah di Wilayah Pesisir, Ketua DPR RI: Usut Tuntas Pemiliknya

IDISNEWS.COM - Fenomena pagar laut di beberapa wilayah Indonesia saat ini tengah menjadi sorotan serius. Salah satunya yang paling menyita perhatian adalah pagar laut di perairan Tangerang.  

 

Saat ini, pagar laut di perairan Tangerang sedang dalam pembongkaran pihak TNI maupun pihak terkait lainya atas perintah tegas Presiden Prabowo Subianto.  

 

Anggota Komisi XIII DPR RI, Edison Sitorus, mengungkapkan keprihatinannya terkait fenomena pagar laut yang terjadi di wilayah pesisir Banten, khususnya di daerah pemilihannya yang berlokasi di Kabupaten Serang, Kota Serang, dan Kota Cilegon.  

 

Menurut Edison, praktik ini bukan hanya merugikan nelayan, tetapi juga mengungkap metode lama yang digunakan mafia tanah untuk menguasai lahan pesisir. 

  

"Kita kaget juga ya. Awalnya, tidak jelas siapa yang bertanggung jawab atas pagar laut ini, padahal ada polisi air, marinir, dan petugas lingkungan hidup di sana. Namun, setelah viral, kita baru tahu bahwa ini adalah cara mafia tanah untuk mendapatkan daratan dengan menguruk laut. Setelah dibuat pagar, nanti mereka uruk, lalu tiba-tiba sudah ada sertifikatnya," jelasnya, dikutip dari Parlementaria, Senin, (27/1/2025). 

 

Edison menjelaskan bahwa fenomena ini telah berlangsung lama dan menjadi metode mafia tanah di wilayah pesisir.  

 

"Pengalaman saya di Merak, dulu rawa-rawa dan pohon mangrove yang jadi tempat bermain anak-anak kini sudah milik orang Jakarta. Mereka buat sertifikat dulu, lalu pagar, dan uruk jadi daratan," kata Politisi Fraksi PAN ini. 

  

Ia menambahkan bahwa praktik serupa ditemukan di sepanjang pantai dari Anyer hingga Teluk Naga. 

 

"Syukurlah kejadian ini akhirnya terbongkar. Menteri KKP dan BPN telah menyatakan bahwa sertifikat ilegal seperti ini bisa ditinjau kembali dan dibatalkan," ungkap Edison. 

 

Terpisah, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Pemerintah mengusut tuntas kasus pagar laut ini. 

  

“Laut adalah milik seluruh rakyat Indonesia, milik negara, jadi ya segera ungkap milik siapa dan kenapa bisa seperti itu,” tegas Puan di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.  

   

Puan menyatakan DPR akan mengawal soal masalah pagar laut ini. Apalagi terus bermunculan kasus Hak Guna Bangunan (HBG) yang berada di laut.  

“Nanti akan segera ditindaklanjuti dan diungkap oleh komisi IV,” ucap Puan. (Vir)