Ojol Kompak Demo di Kemnaker Hari ini Tuntut THR: Pengemudi Kompak Off Bid Massal

IDISNEWS.COM - Pengemudi ojek online (ojol) kompak menggelar demo besar-besaran di Gedung Kementerian Ketenagakerjaan, Setiabudi, Jakarta Selatan pada Senin, 17 Februari 2025. 

 

Dalam demo ini, mereka menuntut hak tunjangan hari raya atau THR. Adanya aksi tersebut, massa yang tergabung dalam Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) seperti Gojek, Grab, hingga Maxime akan mematikan layanan aplikasi atau 'off bid' massal. 

 

"Ojol off bid massal serentak di berbagai kota pada 17 Februari 2025" ujar Lily Pujianti Ketua SPAI dalam keterangan resminya. 

 

Lebih lanjut, aksi demo ojol ini digelar untuk menyampaikan tuntutan pemberian THR Tunjangan Hari Raya) bagi para pengumi ojol, taksi online dan kurir. 

 

"THR wajib bagi driver ojol, taksi online, dan kurir. Saat ini kamu mendorong revolusi supaya hak-hak kami dipenuhi" sambung Lily. 

 

Menurut Lily, aplikator telah sengaja membiarkan status para mengemudi sebagai mitra untuk mengihindari kewajiban membayar THR dan hak lainnya kepada para driver. 

 

"Aplikator sengaja membiarkan status kita sebagai mitra untuk menghindari hak-hak driver taksi online, ojol, dan kurir" terangnya. 

 

Tuntutan Demo Driver Ojol 

 

Berkaitan dengan tuntutan, Lily akan menyoroti aspek fleksibilitas dalam skema kemitraan perusahaan aplikasi dengan ojol. 

 

Menurutnya, sistem tersebut adalah dalih platform untuk menghindar dari kewajiban membayar THR dan hak pekerja kepada pengemudi ojol, taksol (taksi online), dan kurir. 

 

Padahal, mereka telah memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian Indonesia. 

 

Lily menambahkan, keuntungan platform yang didapat dengan cara tak membayar upah minimum dan hak pekerja lainnya, seperti upah lembur, cuti haid dan melahirkan, jam kerja 8 jam. 

 

Keuntungan platform di satu sisi terus menghidupkan bisnis platform, tapi di pihak lain justru mematikan kesejahteraan driver ojol, taksol, dan kurir. 

 

Ketidakadilan ini diakibatkan oleh platform yang tidak memberikan hak pekerja seperti yang telah diatur dalam Undang-undang No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. 

 

Menurutnya, fleksibilitas hubungan kemitraan menciptakan persaingan usaha yang tak sehat karena tiap platform berupaya menerapkan tarif murah. 

 

Hal itu membuat pengemudi ojol, taksol, dan kurir menjadi korban dan miskin. 

 

Insentif dari perusahaan platform selama ini tak membuat pekerja platform sejahtera, karena itu semua ternyata memaksa driver ojol untuk terus bekerja tanpa istirahat melebihi 8 jam kerja. 

 

Pengemudi ojol terpaksa bekerja 17 jam bahkan lebih karena upah atau pendapatan per orderan yang tak pasti dari hasil perhitungan algoritma platform yang sepihak menguntungkan platform. 

 

Selain itu, SPAI juga menuntut agar THR diberikan paling lama 30 hari sebelum Idulfitri atau Lebaran, dengan besaran THR satu kali upah minimum provinsi (UMP) di masing-masing daerah. 

 

Dengan demikian, SPAI terus menuntut THR untuk ojol dan mengawal regulasi THR Ojol yang akan diterbitkan Kemnaker melalui demo driver ojol 17 Februari 2025. (Vir)