Jokowi Terkekeh Dikaitkan Penetapan Hasto Tersangka: He-he...Sudah Purnatugas, Pensiunan

IDISNEWS.COM - Presiden ketujuh RI Joko Widodo merespon saol pengaitan dirinya dengan penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka kasus suap terkait Harun Masiku. 

Saat ditanya media, Jokowi hanya terkekeh saat ditanya soal kabar dirinya ikut campur dalam kasus Hasto. Dia menegaskan sudah tak punya jabatan lagi di pemerintahan. 
 

Jokowi hanya menegaskan dirinya telah purnatugas sebagai presiden RI. 
 
"(Nggak apa-apa nama dibawa di kasus tersebut) He-he..., sudah purnatugas, pensiunan," kata Jokowi di Gedung Graha Saba Buana, Kelurahan Sumber, Solo, kemarin.  

Jokowi pun mengimbau semua pihak agar menghormati proses hukum yang berjalan. 

"Ya hormati seluruh proses hukum yang ada, udah," ujarnya. 
 
KPK secara resmi telah mengumumkan penetapan tersangka kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) Harun Masiku.  

Ketua KPK Setyo Budiyanto menjabarkan peran krusial Hasto dalam skandal suap tersebut. 
 
"Perbuatan saudara HK (Hasto Kristiyanto) bersama-sama saudara HM (Harun Masiku) dan kawan-kawan dalam memberikan suap kepada Wahyu Setiawan dan Agus Setiani. Yang pertama, HK menempatkan HM pada dapil I Sumsel padahal HM berasal dari Sulawesi Selatan, tepatnya dari Toraja," kata Setyo di gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa (24/12). 
 
Dalam proses pemilihan legislatif tahun 2019, Harun Masiku mendapatkan suara sebanyak 5.878 suara. Angka itu jauh di bawah caleg PDIP lainnya bernama Rizky Aprilia, yang mendapatkan suara 44.402. Di momen itu, Rizky seharusnya meraih kursi DPR menggantikan caleg PDIP Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia.  
 
Setyo mengatakan Hasto secara aktif melakukan upaya menggagalkan Rizky sebagai caleg DPR terpilih. Dia membuat sejumlah langkah agar posisi Nazarudin bisa digantikan oleh Harun Masiku.  

Sementara itu, PDIP tak terima dengan penetapan tersangka itu. Mereka menilai ini sebagai kriminalisasi karena Hasto kritis terhadap pemerintahan Jokowi sejak tahun lalu. 

"Sekjen DPP PDI Perjuangan tegas menyatakan sikap-sikap politik partai menentang upaya-upaya yang merusak demokrasi, konstitusi, juga terhadap cawe-cawe, penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power di penghujung kekuasaan mantan Presiden Joko Widodo," kata Ketua DPP PDIP Ronny Talapessy pada jumpa pers di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Selasa (24/12). 
 
"Bahkan, sikap tegas ini baru terjadi minggu lalu ketika partai mengambil sikap yang tegas dengan memecat antara lain tiga kader yang dinilai telah merusak demokrasi dan konstitusi," tambahnya. (Vir)